Munthe, Jeremy Nathanael and Hanura, Marten (2025) PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI WILAYAH KONFLIK ISRAEL-PALESTINA 2024. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text (cover) Skripsi teori peran negara_Jeremy Nathanael Octoandar Munthe.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (994kB)
	Text (bab 1) Skripsi teori peran negara_Jeremy Nathanael Octoandar Munthe.pdf - Submitted Version Download (523kB)
	Text (bab 2) Skripsi teori peran negara_Jeremy Nathanael Octoandar Munthe.pdf - Submitted Version Download (625kB)
	Text (bab 3) Skripsi teori peran negara_Jeremy Nathanael Octoandar Munthe.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (628kB)
	Text (bab 4) Skripsi teori peran negara_Jeremy Nathanael Octoandar Munthe.pdf - Submitted Version Download (436kB)
	Text (daftar pustaka) Skripsi teori peran negara_Jeremy Nathanael Octoandar Munthe.pdf - Submitted Version Download (588kB)

Abstract

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang kembali memuncak telah
menimbulkan dampak kemanusiaan signifikan, termasuk ancaman langsung terhadap
keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di wilayah konflik.
Situasi tersebut menuntut Negara Indonesia untuk mengaktualisasikan peran
protektifnya dalam melindungi warganya yang berada di luar wilayah kedaulatan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, mekanisme, dan tantangan peran
Pemerintah Indonesia dalam perlindungan WNI di Jalur Gaza sepanjang 2024. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus.
Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi resmi, serta kajian literatur
akademik yang relevan. Teori peran negara karya K.J. Holsti digunakan sebagai
kerangka analisis, dengan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam sistem
internasional yang memiliki kewajiban normatif dan hukum untuk menjamin
keselamatan warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan
dilaksanakan melalui langkah-langkah diplomatik bilateral dengan Mesir, diplomasi
multilateral di forum internasional, prosedur evakuasi, pendataan WNI, serta
penyaluran bantuan kemanusiaan melalui jalur koordinasi lintas-lembaga.
Implementasi kebijakan perlindungan menghadapi berbagai hambatan struktural,
antara lain ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel, keterbatasan akses fisik ke
Jalur Gaza, minimnya kapasitas sumber daya manusia, dan perlunya koordinasi yang
lebih terpadu antar-instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah
Indonesia telah menjalankan fungsi peran negara sebagai pelindung warga negara
dalam konteks konflik bersenjata, meskipun efektivitas implementasinya masih perlu
diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan protokol
evakuasi, dan optimalisasi kerja sama dengan organisasi internasional. Penelitian ini
merekomendasikan pengembangan kebijakan perlindungan WNI yang lebih adaptif,
lintas-sektor, dan berbasis evaluasi berkelanjutan untuk menghadapi dinamika konflik
yang kompleks.
Kata kunci: peran negara, perlindungan warga negara Indonesia, konflik Israel–
Palestina, kebijakan luar negeri, diplomasi kemanusiaan.
No. 84 Hubungan Internasional 2025

Actions (login required)

View Item