CANDRA, MUHAMAD ADHI and Juliani, Henny and Adiyanta, FC. Susila (2025) PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA TEGAL. _063 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhamad Adhi Candra_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (666kB)
	Text Muhamad Adhi Candra_abstrak.pdf Download (252kB)
	Text Muhamad Adhi Candra_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text Muhamad Adhi Candra_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text Muhamad Adhi Candra_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (398kB)
	Text Muhamad Adhi Candra_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text Muhamad Adhi Candra_dapus.pdf Download (248kB)

Abstract

Perlindungan Hukum adalah mekanisme pemberian kekuasaan kepada individu untuk membela kepentingannya melalui hukum. Perlindungan hukum yang disumbangkan kepada para pekerja ini harus bersifat menyeluruh dan melibatkan sinergi dari maupun masyarakat sipil. Perlindungan tersebut juga menjadi perwujudan dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak dasar setiap warga untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang adil, namun dalam praktiknya banyak tenaga honorer yang belum terpenuhi hak-haknya. Permasalahan yang dihadapi oleh tenaga honorer meliputi pembayaran honor yang terlambat dan waktu kerja yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pegawai non-ASN yang tidak menjadi PNS dan PPPK melainkan menjadi PPNPN melalui alih daya sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di Pemerintah Kota Tegal dan Kejaksaan Negeri Kota Tegal.
Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara menggabungkan analisis hukum dan pengamatan lapangan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif terkait perlindungan hukum Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Bekerja pada Pemerintah Kota Tegal dan Kejaksaan Negeri Kota Tegal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dalam bentuk wawancara dan kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, landasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menetapkan batas waktu akhir untuk penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah. Mulai Desember 2024, pemerintah tidak boleh mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN. Kedua, pelaksanaan pemberian hak atas gaji bagi tenaga non-ASN dan waktu kerja tidak sepenuhnya sesuai dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan. Ketiga, bahwa kegiatan pengawasan oleh Disnakerin belum maksimal karena hanya berkonsentrasi pada mediasi antara tenaga outsourcing dengan pihak ketiga di Pemerintah Kota Tegal. Keempat, bahwa pengawas PPNPN dari pihak ketiga di Kejaksaan tidak melakukan pengawasan secara maksimal padahal hubungan antara keduanya sangat penting dan di luar tanggungjawab Kejaksaan karena Kejaksaan hanya menjalankan perintah dari pusat sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Honorer, Outsourcing.

Actions (login required)

View Item