JINAN, NAJWA THIFAL DHIA and Ispriyarso, Budi and Juliani, Henny (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN BREBES. _058 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Najwa Thifal Dhia Jinan-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (866kB)
	Text Najwa Thifal Dhia Jinan-abstrak.pdf Download (158kB)
	Text Najwa Thifal Dhia Jinan-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text Najwa Thifal Dhia Jinan-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (525kB)
	Text Najwa Thifal Dhia Jinan-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
	Text Najwa Thifal Dhia Jinan-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text Najwa Thifal Dhia Jinan-dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan daerah yang memegang peranan penting dalam mendukung berbagai aspek pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui desentralisasi fiskal, salah satunya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), namun realisasi penerimaan PKB di Kabupaten Brebes menunjukkan tren penurunan yang mencerminkan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketidakpatuhan Wajib Pajak serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kabupaten Brebes, khususnya Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) dalam pemungutan PKB. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait di Samsat Brebes, serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan bentuk ketidakpatuhan Wajib Pajak serta mengevaluasi upaya penegakan hukum dalam pemungutan PKB. Metode analisis data dilakukan secara kualitiatif guna memberikan penjelasan mendalam atas permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Brebes meliputi ketidakpatuhan formal, seperti keterlambatan dalam pembayaran PKB, serta ketidakpatuhan material berupa penghindaran pembayaran PKB. Faktor dominan penyebab ketidakpatuhan tersebut adalah kondisi sosial, geografis, dan ekonomi, seperti kemampuan ekonomi rendah dan minimnya kesadaran hukum. Dari sisi penegakan hukum, UPPD Samsat Kabupaten Brebes telah berupaya menjalankan penegakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, meskipun implementasinya masih belum optimal. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup penguatan edukasi perpajakan, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, serta optimalisasi sistem penagihan berbasis teknologi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Kata kunci: Penegakan Hukum; Ketidakpatuhan Wajib Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Samsat Kabupaten Brebes

Actions (login required)

View Item