SALSABIILA, SAARAH MARSLEW and Ispriyarso, Budi and Juliani, Henny (2025) IMPLEMENTASI PEMADANAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI (OP) DI KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI. _059 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Saarah Marslew Salsabiila_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (979kB)
	Text Saarah Marslew Salsabiila_abstrak.pdf Download (144kB)
	Text Saarah Marslew Salsabiila_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text Saarah Marslew Salsabiila_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text Saarah Marslew Salsabiila_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text Saarah Marslew Salsabiila_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text Saarah Marslew Salsabiila_dapus.pdf Download (210kB)

Abstract

Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Kebijakan ini diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi, mempercepat validasi identitas, dan mengurangi tumpang tindih data antara lembaga kependudukan dan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Semarang Candisari dan menemukan faktor-faktor penghambat dalam implementasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Semarang Candisari serta mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui teknik wawancara terstruktur dengan pejabat di KPP Pratama Semarang Candisari sebagai data primer sedangkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemadanan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Semarang Candisari menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi dan efisiensi administrasi perpajakan, berkat sinergi lintas instansi dan dukungan regulasi seperti UU KUP, UU Harmonisasi Perpajakan, serta Peraturan Presiden yang mengurangi duplikasi data dan memperkuat verifikasi identitas wajib pajak. Namun, meskipun sistem informasi terintegrasi ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, masih terdapat kendala teknis seperti perbedaan format data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta masalah infrastruktur, koordinasi antar lembaga, dan keamanan serta privasi data yang menghambat validasi dan sinkronisasi data secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam penyelarasan format data dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan intensif serta meningkatkan investasi pada insfrastruktur teknologi informasi dan melakukan pembaruan sistem agar mendukung integrasi data secara lebih optimal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi pemadanan data dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara
Kata Kunci: NIK,NPWP, Pajak Orang Pribadi, Pemadanan

Actions (login required)

View Item