PATRICIA, BRENDA and Al AsyArie, Moh. Asadullah Hasan and Triyono, Triyono (2025) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) SEBAGAI KREDITOR DALAM PROSES KEPAILITAN PT RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA (PT RKK). _118 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Brenda Patricia-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (787kB)
	Text Brenda Patricia-abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Brenda Patricia-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text Brenda Patricia-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (511kB)
	Text Brenda Patricia-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text Brenda Patricia-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text Brenda Patricia-dapus.pdf Download (242kB)

Abstract

Proses kepailitan memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa utang piutang, termasuk dalam kasus yang berkaitan dengan kewajiban lingkungan hidup. Namun, perlindungan hak negara atas kerugian lingkungan masih menghadapi tantangan, seperti terlihat pada kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai kreditor yang terlambat mengajukan tagihan dalam proses verifikasi, serta dampaknya terhadap hak negara atas ganti rugi lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait kepailitan dan perlindungan lingkungan. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme dan batas waktu pengajuan tagihan KLHK serta pengaruh keterlambatan terhadap pengakuan KLHK sebagai kreditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KLHK mengajukan tagihan setelah batas waktu, pengadilan tetap mengakui KLHK sebagai kreditor yang sah melalui mekanisme renvoi, mengingat tagihan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, belum adanya pengaturan khusus yang menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkungan sebagai kreditor preferen menyebabkan posisi negara masih lemah dalam kepailitan. Oleh
karena itu, disarankan agar KLHK dan instansi terkait meningkatkan koordinasi dan pemahaman prosedur kepailitan, serta pemerintah segera memperbarui regulasi yang menegaskan PNBP lingkungan sebagai kreditor preferen. Langkah ini penting agar hak negara atas pemulihan lingkungan tetap terlindungi meskipun perusahaan yang bertanggung jawab sedang dalam proses pailit.
Kata kunci: kepailitan, KLHK, kreditor, verifikasi tagihan, renvoi, PNBP

Actions (login required)

View Item