Alwan, Hilmi Dary and Kushandajani, Kushandajani (2025) EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (492kB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (325kB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (197kB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (182kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas implemnetasi Perda Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan
Pengemis di Kota Semarang. Tipe penelitian yang digunakan adalah deksriptif.
Key person atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain
Pegawai Dinas Sosial Kota Semarang, Gelandangan dan Pengemis, dan
Masyarakat. Data ini menggunakan sumber data primer. Peneliti telah
menetapkan untuk menggunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini,
yakni wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan oleh Dinas Sosial belum berjalan optimal karena belum
didukung oleh standar operasional yang terukur, keterbatasan sumber daya
manusia, anggaran, dan sarana pendukung. Koordinasi antarinstansi seperti
dengan Satpol PP masih bersifat insidental dan belum terintegrasi secara
berkelanjutan. Sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas, sementara budaya
memberi kepada PGOT tetap tinggi. Selain itu, disposisi pelaksana menunjukkan
komitmen, namun belum diikuti dengan pelatihan dan pemahaman yang merata.
Dari sisi efektivitas, pelaksanaan kebijakan juga belum tepat sasaran karena
sebagian besar PGOT belum siap mengikuti program rehabilitasi, dan partisipasi
masyarakat masih rendah. Penegakan hukum oleh Satpol PP belum maksimal;
sosialisasi masih simbolik, penindakan lebih banyak ditujukan kepada PGOT
daripada pemberi, dan sanksi administratif belum dijalankan sesuai ketentuan
perda. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan penguatan
koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaksana, perluasan sosialisasi
publik, serta penegakan hukum yang lebih tegas, konsisten, dan edukatif.
Kata Kunci: Efektivitas, Implementasi, Penegakan, Perda Kota Semarang
137 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item