SETIYAWAN, ANASTASYA SAGITA ANGEL and Farida, Elfia and Susetyorini, Peni (2025) TANGGUNG JAWAB PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA (PERIODE 2021-2025). _023 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
ANASTASYA SAGITA ANGEL SETIYAWAN_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
ANASTASYA SAGITA ANGEL SETIYAWAN_abstrak.pdf Download (119kB) |
|
|
Text
ANASTASYA SAGITA ANGEL SETIYAWAN_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB) |
|
|
Text
ANASTASYA SAGITA ANGEL SETIYAWAN_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB) |
|
|
Text
ANASTASYA SAGITA ANGEL SETIYAWAN_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB) |
|
|
Text
ANASTASYA SAGITA ANGEL SETIYAWAN_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB) |
|
|
Text
ANASTASYA SAGITA ANGEL SETIYAWAN_dapus.pdf Download (185kB) |
Abstract
Perdamaian dan keamanan internasional merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas global sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB. Dalam konteks ini, PBB memiliki tanggung jawab utama untuk menangani konflik internasional, termasuk konflik antara Israel dengan Palestina. Namun, efektivitas PBB dalam merespons konflik tersebut kerap terhambat oleh penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan, khususnya Amerika Serikat yang secara konsisten memblokir resolusi terkait Israel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PBB dalam penyelesaian konflik antara Israel dengan Palestina serta menganalisis hambatan yang memengaruhi kinerja PBB.
Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang bersumber dari data sekunder. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui analisis dari resolusi PBB, putusan Mahkamah Internasional, dan dokumen hukum internasional lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun organ-organ utama PBB, termasuk Dewan Keamanan, Majelis Umum, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris Jenderal telah menjalankan mandatnya melalui adopsi resolusi, opini hukum, serta tindakan kemanusiaan dan diplomatik, namun efektivitasnya tetap terbatas. Hambatan internal seperti penggunaan hak veto, lemahnya daya ikat resolusi Majelis Umum, serta hambatan eksternal seperti tekanan politik dari negara-negara besar dan dinamika internal Palestina, memperlemah respon kolektif PBB. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mekanisme veto dan penguatan peran Majelis Umum melalui Resolusi Uniting for Peace sebagai alternatif forum pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan representatif.
Kata Kunci: Tanggung Jawab; PBB; Konflik Israel-Palestina.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tanggung Jawab; PBB; Konflik Israel-Palestina |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 03 Jul 2025 03:00 |
| Last Modified: | 04 Sep 2025 07:07 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/34288 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
