BADAWI, GILANG OMAR and Rahmanda, Bagus and Prananingtyas, Paramita (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH BANK SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2022/PN YYK). _116 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Gilang Omar Badawi - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text Gilang Omar Badawi - abstrak.pdf Download (34kB)
	Text Gilang Omar Badawi - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text Gilang Omar Badawi - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
	Text Gilang Omar Badawi - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text Gilang Omar Badawi - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (38kB)
	Text Gilang Omar Badawi - dapus.pdf Download (50kB)

Abstract

Pemblokiran Rekening Sepihak oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta adalah tindakan administratif yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi nasabah ketika tidak didasarkan pada dasar hukum atau perintah otoritas berwenang. Kasus Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk atas PT. Dunia Trans Persada mencerminkan masalah ini, di mana Bank Mandiri KCP Yogyakarta memblokir rekening tanpa prosedur hukum yang sah dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening sepihak serta mengevaluasi upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh PT. Dunia Trans Persada. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran tanpa dasar hukum dan tanpa izin otoritas merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim memerintahkan pembukaan blokir dan pengembalian dana beserta bunga, serta menegaskan prinsip finality of payment. Namun, tumpang-tindih regulasi perbankan dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa masih menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dalam UU Perbankan dan POJK, serta klarifikasi prosedur pemblokiran rekening dan mekanisme ganti rugi, agar nasabah memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas dan perlindungan konsumen yang optimal.
Kata Kunci: Pemblokiran Rekening, Perlindungan Hukum, Finality of Payment

Actions (login required)

View Item