FAREL, ABIGAEL and Saptono, Hendro and Irawati, Irawati (2025) KEDUDUKAN ALAT BUKTI TRANSAKSI SEBAGAI BUKTI ADANYA UTANG DALAM PEMBUKTIAN PERMOHONAN PAILIT. _117 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Abigael Farel Harahap-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Abigael Farel Harahap-abstrak.pdf Download (211kB)
	Text Abigael Farel Harahap-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text Abigael Farel Harahap-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text Abigael Farel Harahap-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text Abigael Farel Harahap-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text Abigael Farel Harahap-dapus.pdf Download (217kB)

Abstract

Pembuktian merupakan hal krusial dalam memeriksa suatu perkara. Tidak hanya dalam proses pidana maupun perdata, tetapi pembuktian juga dilakukan dalam proses pemeriksaan pailit untuk membuktikan adanya utang-utang sebagai syarat pailit dapat dibuktikan secara sederhana. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan adalah alat bukti transaksi. Akan tetapi, alat bukti transaksi masih menjadi perdebatan terkait kedudukan hukumnya sebagai alat bukti. karena belum adanya pengaturan yang secara rigid, rinci, dan operasional. Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan alat bukti transaksi dalam perkara pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, spesifiksi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, jenis data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan alat bukti transaksi belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Herziene Inlandsch Reglement, maupun Rechtsreglement voor de Buitengewesten. Akan tetapi, substansi alat bukti transaksi memiliki kesesuaian dengan alat bukti tulisan berupa akta pengakuan sepihak. Alat bukti transaksi dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil, serta tidak disangkal keasliannya oleh pihak yang menandatanganinya. Oleh sebab itu, karena belum adanya pengaturan yang secara rigid, rinci, dan operasional berimplikasi pada perbedaan dalam amar putusan hakim yang menolak dan menerima alat bukti transaksi sebagai dasar dari pembuktian pailit.
Kata Kunci: Pembuktian; Alat Bukti Transaksi; Pailit

Actions (login required)

View Item