CHRISTIAN, RYAN MAHADI and Rahmanda, Bagus and Prananingtyas, Paramita (2025) PELAKSANAAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB RENTENG DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2020/PN. NIAGA SBY). _143 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ryan Mahadi Christian-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (711kB)
	Text Ryan Mahadi Christian-abstrak.pdf Download (206kB)
	Text Ryan Mahadi Christian-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text Ryan Mahadi Christian-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text Ryan Mahadi Christian-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text Ryan Mahadi Christian-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text Ryan Mahadi Christian-dapus.pdf Download (182kB)

Abstract

Kepailitan merupakan dinamika hukum yang lumrah terjadi dalam praktek dunia usaha. Kondisi ini dapat terjadi apabila perseroan tidak mampu membayar utang-utang terhadap para krediturnya. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan dalam kasus kepailitan PT. Dutacipta Pakarperkasa yang pokok permasalahan muncul tidak hanya menyangkut aset perseroan, tetapi juga tanggung jawab pribadi para direksi yang dinilai lalai dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pelaksanaan tanggung jawab renteng direksi dalam kepailitan serta menganalisis peran kurator dalam menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak perseroan tersebut. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis serta data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan. Penelitian menunjukkan bahwa para direksi perseroan terbukti telah melakukan kelalaian, seperti tidak menghadiri rapat PKPU, gagal menyampaikan laporan keuangan, dan terlibat dalam transaksi-transaksi yang merugikan perseroan. Kurator yang bertugas untuk mengurus pemberesan utang-utang perseroan dalam hal ini berperan aktif dengan mengajukan gugatan lain-lain guna menjadikan harta pribadi direksi sebagai bagian dari harta pailit. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab renteng direksi dalam kepailitan menjadi krusial sebagai bentuk perlindungan terhadap kreditur dan upaya pemulihan kepercayaan kreditur terhadap perseroan dalam sistem hukum kepailitan. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk memperkuat penerapan prinsip fiduciary duty dan meningkatkan efektivitas peran kurator dalam menegakkan tanggung jawab pribadi direksi dalam setiap proses kepailitan perseroan. Hal ini menimbulkan urgensi untuk memperkuat penerapan prinsip fiduciary duty direksi dalam pengelolaan perseroan serta meningkatkan efektivitas peran kurator dalam menegakkan pertanggungjawaban pribadi direksi pada setiap proses kepailitan. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan penguatan regulasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas direksi dalam ranah hukum perusahaan.
Kata kunci: Tanggung Jawab Renteng, Direksi, Kurator.

Actions (login required)

View Item