SAPUTRA, FIRMANSYAH RAFLY and Martini, Rina (2025) PROSES IMPLEMENTASI PERDA NO. 3 TAHUN 2016 KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (697kB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (668kB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (629kB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (482kB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Download (232kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (231kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (642kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh fenomena masih maraknya pedagang kaki lima yang
berjualan di lokasi-lokasi non-resmi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda
belum sepenuhnya berjalan efektif dan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten
Sidoarjo.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi
langsung di beberapa lokasi PKL. Informan terdiri dari unsur Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, serta pedagang di kawasan binaan
maupun non-binaan. Analisis dilakukan dengan merujuk pada model implementasi
kebijakan publik dari George C. Edward III, yang menekankan pada empat variabel
utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda telah berjalan
cukup baik di kawasan resmi seperti Sentra Kuliner Gajah Mada melalui
pembinaan, penyediaan fasilitas, dan koordinasi lintas instansi. Namun di kawasan
non-binaan seperti Gading Fajar dan Jalan Sultan Agung, masih terdapat kelemahan
pada aspek komunikasi, distribusi fasilitas, dan evaluasi. Pelaksana kebijakan di
tingkat teknis memiliki komitmen dan pemahaman terhadap tujuan Perda, namun
belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah sasaran karena
keterbatasan sumber daya dan lemahnya sistem evaluasi yang inklusif.
Dengan demikian, implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 dapat
dikatakan berjalan secara tidak menyeluruh. Keberhasilan lebih terlihat di wilayah
yang sudah memiliki struktur paguyuban dan dukungan fasilitas dari pemerintah,
sedangkan kawasan informal masih menghadapi hambatan struktural dan
kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang lebih merata,
partisipatif, dan berkelanjutan agar kebijakan ini dapat benar-benar
memberdayakan PKL dan menciptakan tatanan kota yang tertib, bersih, serta
berkeadilan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima,
George C. Edward III, Kabupaten Sidoarjo
133 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item