Anjani, Mayang Dwi and Astuti, Retno Sunu and Kismartini, Kismartini (2025) KELEMBAGAAN PENGELOLA DESA WISATA LIMBASARI, KECAMATAN BOBOTSARI, KABUPATEN PURBALINGGA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text COVER Skripsi Mayang Dwi Anjani.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (536kB)
	Text BAB I Skripsi Mayang Dwi Anjanipdf.pdf - Submitted Version Download (346kB)
	Text BAB II Skripsi Mayang Dwi Anjani.pdf - Submitted Version Download (370kB)
	Text BAB III Skripsi Mayang Dwi Anjani.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (503kB)
	Text BAB IV Skripsi Mayang Dwi Anjani.pdf - Submitted Version Download (118kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Skripsi Mayang Dwi Anjani.pdf - Submitted Version Download (181kB)
	Text LAMPIRAN Skripsi Mayang Dwi Anjani.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Desa Wisata Limbasari memiliki potensi wisata yang beragam, termasuk wisata alam,
budaya, religi, dan pendidikan. Namun, pengelolaan desa wisata ini masih
menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya infrastruktur pendukung,
keterbatasan promosi, rendahnya keterlibatan masyarakat, dan kurangnya koordinasi
antar pemangku kepentingan. Kelembagaan pengelola wisata, seperti Kelompok
Sadar Wisata (Pokdarwis), berperan penting dalam meningkatkan efektivitas
pengelolaan desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan
pengelola Desa Wisata Limbasari di Kabupaten Purbalingga berdasarkan perspektif
teori kelembagaan Scott (2001), yang mencakup tiga pilar utama: regulatif, normatif,
dan kognitif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak
terkait, yaitu Dinporapar Kabupaten Purbalingga, pengurus Pokdarwis, pengelola
BUMDes, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
regulatif, pengelolaan desa wisata telah memiliki dasar hukum berupa peraturan
daerah dan rencana induk pariwisata, namun masih terdapat kendala dalam penerapan
dan pemahaman regulasi di tingkat lokal. Secara normatif, partisipasi masyarakat
tergolong aktif, meskipun belum sepenuhnya merata atau terstruktur. Sementara itu,
secara kognitif, masyarakat dan pengelola memiliki persepsi positif terhadap manfaat
desa wisata, namun masih ditemukan perbedaan pandangan dan ketimpangan
pemahaman antar aktor. Penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat
kelembagaan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang
belum memadai, konflik internal, lemahnya sinergi antar lembaga, serta
ketergantungan terhadap pemerintah. Upaya digitalisasi dan keberlanjutan telah mulai
dilakukan, namun belum terintegrasi secara sistematis dalam struktur kelembagaan.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi
pemanfaatan teknologi, dan strategi keberlanjutan yang lebih terarah untuk
mendukung kemandirian desa wisata.
Kata kunci: kelembagaan, desa wisata, Desa Limbasari, teori Scott, regulatif,
normatif, kognitif, digitalisasi, keberlanjutan
153 Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item