HIDAYATULLAH, RAFIF MAJID and Njatrijani, Rinitami and Ardani, Mira Novana (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERTASHOP AKIBAT PERDAGANGAN BAHAN BAKAR ILEGAL (PERTAMINI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001. _138 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RAFIF MAJID HIDAYATULLAH - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB)
	Text RAFIF MAJID HIDAYATULLAH - abstrak.pdf Download (109kB)
	Text RAFIF MAJID HIDAYATULLAH - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text RAFIF MAJID HIDAYATULLAH - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text RAFIF MAJID HIDAYATULLAH - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	Text RAFIF MAJID HIDAYATULLAH - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text RAFIF MAJID HIDAYATULLAH - dapus.pdf Download (124kB)

Abstract

Pertashop merupakan outlet penyalur resmi PT Pertamina (Persero) yang bertugas mendistribusikan BBM di wilayah yang belum terjangkau oleh SPBU, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik perdagangan bahan bakar ilegal oleh pedagang BBM eceran (Pertamini) yang tidak memiliki legalitas usaha dan tidak memenuhi standar distribusi yang mempengaruhi dan berdampak buruk terhadap iklim berusaha BBM di negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum serta tanggung jawab hukum pelaku usaha Pertamini atas kerugian yang dialami konsumen dan Pertashop, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (non-doktrinal) dengan memandang hukum sebagai perilaku sosial dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan uji dari perilaku sosial. Data diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan sebagai data primer, serta dianalisis secara kualitatif melalui perbandingan sumber hukum dan referensi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terpimpin dengan panduan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha Pertamini tidak memiliki dasar hukum karena tidak mengantongi izin niaga dan izin menjual BBM, Pertamini juga menggunakan sarana distribusi yang tidak memenuhi standar, sehingga tidak sah menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan jual beli BBM yang dilakukan secara ilegal tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Pertashop, termasuk penurunan omzet dan reputasi. Perlindungan hukum terhadap Pertashop meliputi perlindungan kontraktual dari PT Pertamina serta perlindungan normatif melalui penegakan hukum baik secara Perdata pada Pasal 19 ayat (1) UUPK, secara Pidana pada Pasal 53 UU Migas, dan secara Administratif pada Pasal 8 ayat (2) Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024. Tentunya, perlindungan ini penting guna menjaga iklim usaha yang sehat dan mendukung keberlangsungan pelaku usaha resmi.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, BBM, Pertashop, Pertamini.

Actions (login required)

View Item