Hasan, Shinta Erwanda and Martini, Rina (2025) MPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO 40 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN DI LINGKUNGAN KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover - Daftar Isi.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (212kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (238kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (48kB)
	Text Daftar Pustaka (2).pdf - Submitted Version Download (124kB)
	Text Lampiran (2).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (785kB)

Abstract

Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku
ASN di Kota Semarang merupakan kebijakan strategis dalam membangun budaya
birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Lahir dari
kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan mendorong
aparatur yang etis serta disiplin, kebijakan ini mengatur pedoman sikap dan perilaku
ASN sebagai upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Meskipun peraturan ini telah diterbitkan secara resmi, implementasinya di lapangan
tetap menghadapi tantangan yang memerlukan kajian lebih dalam terkait
efektivitas, pemahaman ASN, dan komitmen kelembagaan dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi terhadap narasumber kunci di lingkungan Badan Kepegawaian,
Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang. Teori yang digunakan adalah
teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang menekankan
pada empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana empat variabel tersebut diterapkan
dalam pelaksanaan Perwali No. 40 Tahun 2020.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah
berjalan dengan cukup baik. Aspek komunikasi dilakukan melalui berbagai saluran
seperti website, apel pagi, dan sosialisasi berkala. Dari sisi sumber daya, BKPP
telah memiliki SDM dan anggaran yang memadai, meskipun penguatan koordinasi
lintas instansi masih dibutuhkan. Disposisi ASN secara umum menunjukkan sikap
positif terhadap regulasi, didukung oleh kepemimpinan yang disiplin dan memberi
keteladanan. Struktur birokrasi BKPP juga telah mendukung implementasi perwali
ini, meskipun masih terdapat tantangan dalam efektivitas pengawasan, terutama
terkait netralitas politik ASN.
Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Peraturan
Walikota No. 40 Tahun 2020 telah cukup berhasil dalam membentuk etika
profesional ASN. Namun, untuk mencapai optimalisasi, diperlukan peningkatan
kualitas sosialisasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, serta
penguatan mekanisme sanksi bagi pelanggaran. Kebijakan ini diharapkan dapat
menjadi fondasi yang kokoh dalam membentuk ASN Kota Semarang yang tidak
hanya kompeten, tetapi juga beretika tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan
publik.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kode Etik ASN, Profesionalisme,
Struktur Birokrasi, Kota Semarang
No. 131 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item