Ladzilza, Arsy and Lituhayu, Dyah (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (822kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (428kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (565kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (119kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (120kB)

Abstract

Fenomena maraknya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan
Kecamatan Semarang Tengah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti
ketidaktertiban, penggunaan ruang publik yang tidak sesuai, serta konflik
kepentingan antara pedagang, pemerintah, dan masyarakat. Untuk mengatasi hal
tersebut, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2018 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor
pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van
Meter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel: standar dan sasaran kebijakan,
sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi,
disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum optimal.
Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,
lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya kesadaran PKL terhadap aturan
yang berlaku. Meskipun begitu, adanya regulasi yang jelas dan upaya pembinaan
dari pemerintah menjadi faktor pendukung. Penataan PKL perlu dilakukan secara
berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif agar tujuan mewujudkan kota yang
tertib, bersih, dan nyaman dapat tercapai. Oleh karena itu, disarankan agar
pemerintah meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan secara intensif
serta memperkuat kolaborasi antara instansi terkait dan para pelaku usaha agar
penataan PKL dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Penataan
166 Adminstrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item