Search for collections on Undip Repository

ANALISIS MEKANISME PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA. _064 Acara 2025

SINAGA, JOSUA ADEPUTRA and Putrijanti, Aju and Utama, Kartika Widya (2025) ANALISIS MEKANISME PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA. _064 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Josua Adeputra Sinaga_cover.pdf] Text
Josua Adeputra Sinaga_cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (696kB)
[thumbnail of Josua Adeputra Sinaga_abstrak.pdf] Text
Josua Adeputra Sinaga_abstrak.pdf

Download (167kB)
[thumbnail of Josua Adeputra Sinaga_bab 1.pdf] Text
Josua Adeputra Sinaga_bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (320kB)
[thumbnail of Josua Adeputra Sinaga_bab 2.pdf] Text
Josua Adeputra Sinaga_bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (329kB)
[thumbnail of Josua Adeputra Sinaga_bab 3.pdf] Text
Josua Adeputra Sinaga_bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (330kB)
[thumbnail of Josua Adeputra Sinaga_bab 4.pdf] Text
Josua Adeputra Sinaga_bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (193kB)
[thumbnail of Josua Adeputra Sinaga_dapus.pdf] Text
Josua Adeputra Sinaga_dapus.pdf

Download (492kB)

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah. Sengketa tersebut memberikan hak kepada pihak tergugat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang dialami dalam gugatannya. Akan tetapi tuntutan ganti rugi itu dapat dilaksanakan bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu permasalahan dan tujuan dalam penulisan hukum ini guna mengetahui bagaimana pengaturan, pelaksanaan, serta sekaligus hambatan dari tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.
Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis.
Hasil dari penelitian pengaturan pengenaan dan pelaksanaan diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986, Pasal 81 ayat (2) UU AP, PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan PP Nomor 43 Tahun 1991 serta putusan hakim. Hambatannya belum ada aturan secara khusus dan minimnya kesadaran dari pejabat tata usaha negara.
Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Tuntutan Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Peradilan Tata Usaha Negara, Tuntutan Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 02 Jul 2025 04:10
Last Modified: 08 Sep 2025 01:33
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/34167

Actions (login required)

View Item View Item