Muhamad, Tubagus Alnur and Luqman, Yanuar (2025) KOMUNIKASI KRISIS DAN PEMULIHAN REPUTASI: STUDI KASUS DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text 1. COVER - Skripsi - Tubagus Alnur Muhamad - 14040120140197.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (405kB)
	Text 2. BAB 1 - Skripsi - Tubagus Alnur Muhamad - 14040120140197.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text 3. BAB 2 - Skripsi - Tubagus Alnur Muhamad - 14040120140197.pdf - Submitted Version Download (133kB)
	Text 4. BAB 3 - Skripsi - Tubagus Alnur Muhamad - 14040120140197.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (547kB)
	Text 5. BAB 4 - Skripsi - Tubagus Alnur Muhamad - 14040120140197 (1).pdf - Submitted Version Download (215kB)
	Text 6. BAB 5 - Skripsi - Tubagus Alnur Muhamad - 14040120140197.pdf - Submitted Version Download (138kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA - Skripsi - Tubagus Alnur Muhamad - 14040120140197.pdf - Submitted Version Download (98kB)
	Text 8. LAMPIRAN - Skripsi - Tubagus Alnur Muhamad - 14040120140197.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menghadapi krisis reputasi setelah
pelanggaran etika oleh Ketua MK, Anwar Usman, yang memicu kontroversi publik. Krisis ini
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga dan menuntut respons
komunikasi krisis yang cepat dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
bentuk komunikasi krisis yang diterapkan MK dalam merespons pelanggaran etik tersebut dan
mengevaluasi efektivitasnya dalam upaya pemulihan reputasi lembaga. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tipe deskriptif dan paradigma
interpretatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Analisis data
menggunakan model pattern matching dan berlandaskan pada Situational Crisis
Communication Theory (SCCT) sebagai kerangka analitis.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi krisis reputasi
akibat pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman dengan pendekatan komunikasi krisis yang
bersifat akomodatif, alih-alih defensif. MK memilih untuk menunjukkan tanggung jawab
langsung melalui tindakan konkret, seperti pembenahan struktur internal, tindakan korektif,
serta pembukaan saluran komunikasi publik yang lebih transparan dan tegas dalam
menegakkan sanksi etik. Keputusan untuk tidak menggunakan strategi defensif seperti denial
atau scapegoating menegaskan komitmen MK pada nilai-nilai etik kelembagaan dan integritas
tinggi. Selain itu, MK mengimplementasikan strategi bolstering secara proporsional dengan
memperkuat citra lembaga melalui pengingat pada rekam jejak positif dan apresiasi terhadap
dukungan eksternal.
Secara keseluruhan, pendekatan MK bersifat reflektif, etis, dan substantif, dengan transparansi,
akuntabilitas, dan konsistensi tindakan sebagai kunci keberhasilan dalam pemulihan reputasi.
Temuan dan hasil penelitian ini menegaskan bahwa krisis bukanlah akhir dari reputasi, tetapi
justru titik awal untuk membangun kembali kepercayaan publik secara lebih kuat dan
berkelanjutan, dengan mengadaptasi teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT)
dalam konteks lembaga publik yang memiliki tanggung jawab etik tinggi.
Kata kunci: Komunikasi Krisis, Pemulihan Reputasi, Kepercayaan Publik, Mahkamah
Konstitusi, Situational Crisis Communication Theory (SCCT)
196 Ilmu Komunikasi 2025

Actions (login required)

View Item