Yuniar, Friza Yusfi Artha and Yuwanto, Yuwanto (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG JEJARING KEMITRAAN USAHA MIKRO DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover. Pdf.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text BAB I (2).pdf - Submitted Version Download (200kB)
	Text BAB II (2).pdf - Submitted Version Download (159kB)
	Text BAB III (2).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text BAB IV (2).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (53kB)
	Text DAFPUS.pdf - Submitted Version Download (116kB)
	Text LAMPIRAN (2).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (268kB)

Abstract

Usaha mikro memegang peranan penting dalam menopang pertumbuhan
ekonomi lokal di Kota Semarang. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan akses
permodalan, rendahnya kapasitas manajerial, dan lemahnya jejaring bisnis masih
menjadi tantangan utama. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang
mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan
Usaha Mikro sebagai upaya strategis dalam mendorong kemitraan yang saling
menguntungkan antara pelaku usaha mikro dan mitra usaha yang lebih besar.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota
Nomor 66 Tahun 2022 dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta
penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan
studi pustaka. Subjek penelitian meliputi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang
serta pelaku usaha mikro sebagai pelaksana dan penerima manfaat kebijakan. Analisis
data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pelaksanaan
Nomor 66 Tahun 2022 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi
realisasi kemitraan yang belum sepenuhnya optimal. Banyak usaha kecil yang belum
menyadari manfaat dari jaringan kemitraan, sedangkan usaha besar belum mampu
terlibat aktif dalam program tersebut. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil telah
melaksanakan kegiatan pendampingan melalui program pelatihan, pendampingan
usaha, dan pemberian informasi kepada pengusaha kecil. Namun, kegiatan tersebut
belum menjangkau seluruh daerah dan badan usaha secara merata.
Dengan demikian, dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,
penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran pemerintah sebagai
fasilitator untuk memastikan jejaring kemitraan dapat berjalan secara efektif dan
berkelanjutan sesuai dengan tujuan Perwal Nomor 66 Tahun 2022.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Jejaring Kemitraan, Usaha Mikro, Fasilitasi,
Pembinaan
No. 130 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item