PUTRA, VITTO BERTINO OGIANT and Yunanto, Yunanto and Setyowati, Ro’fah (2025) PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI PENGADILAN (STUDI KOMPARASI ANTARA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA). _096 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Vitto Bertino Ogiant Putra_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (730kB)
	Text Vitto Bertino Ogiant Putra_abstrak.pdf Download (42kB)
	Text Vitto Bertino Ogiant Putra_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text Vitto Bertino Ogiant Putra_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text Vitto Bertino Ogiant Putra_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text Vitto Bertino Ogiant Putra_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text Vitto Bertino Ogiant Putra_dapus.pdf Download (174kB)

Abstract

Sengketa harta bersama merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering muncul setelah perceraian. Di indonesia, penyelesaian sengketa ini dapat diajukan melalui dua Lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama,
tergantung pada status agama para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan kewenangan prosedur, dan implementasi hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama di kedua Lembaga tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka, putusan pengadilan, serta wawancara dengan praktisi hukum di kedua lingkungan peradilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama lebih sering menangani sengketa harta bersama karena mayoritas pasangan yang bercerai beragama islam. Pengadilan Agama menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum utama, sementara Pengadilan Negeri mengacu pda Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari sisi prosedur, Pengadilan Agama cenderung lebih sederhana dan efisien dalam proses penyelesaian sengketa. Namun dalam hal eksekusi putusan, keduanya menghadapi tantangan yang relative sama. Perbedaan dasar hukum dan sistem pembuktian juga mempengaruhi putusan akhir dari kedua pengadilan.
Penelitian ini merekemondasikan adanya harmonisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa.
Kata Kunci: Sengketa harta bersama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa, perbandingan hukum.

Actions (login required)

View Item