Agustina, Ellang Mullianni Dewi and Setianingsih, Endang larasati (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JOMBANG. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (963kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (713kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (170kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (252kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (562kB)

Abstract

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu mengalami peningkatan di
setiap tahunnya, sehingga pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Jombang
dilakukan untuk memberikan fasilitas layanan perlindungan yang lebih maksimal
dalam penanganan kasus kekerasan mulai dari layanan pendampingan hingga
layanan pemulihan kondisi fisik maupun psikis korban. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di
UPTD PPA Kabupaten Jombang, serta faktor pendorong dan penghambat dalam
penyelenggaraan layanan perlindungan. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara dengan pihak terkait, observasi, dan studi dokumen yang relevan. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh
George C. Edwards III (1980) yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat
penyelenggaraan layanan perlindungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dalam penyelenggaraan layanan perlindungan masih menghadapi banyak
tantangan, seperti peran dan fungsi UPTD PPA masih belum banyak diketahui
masyarakat yang berakibat pada belum terpusatnya tempat pelaporan kasus; SDM
pendamping masih belum mencukupi untuk memberikan layanan pendampingan;
upaya pemantauan pasca penanganan masih belum dilakukan secara konsisten dan
merata; serta terdapat perbedaan prosedur operasional antar lembaga PPA lainnya.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, UPTD PPA, Layanan perlindungan,
Kekerasan perempuan dan anak
139 Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item