MURSITO, KEVIN HARYANTO and Badriyah, Siti Malikhatun and Suharto, R. Suharto (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN TERHADAP PIHAK PENGEMBANG YANG TIDAK MENINDAKLANJUTI PELAKSANAAN AKTA JUAL BELI DAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN (STUDI KASUS: APARTEMEN CASA GRANDE RESIDENCE). _098 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kevin Haryanto Mursito_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (827kB)
	Text Kevin Haryanto Mursito_abstrak.pdf Download (200kB)
	Text Kevin Haryanto Mursito_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text Kevin Haryanto Mursito_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text Kevin Haryanto Mursito_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)
	Text Kevin Haryanto Mursito_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text Kevin Haryanto Mursito_dapus.pdf Download (259kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik satuan rumah susun, khususnya dalam menghadapi pengembang yang tidak menindaklanjuti pelaksanaan akta jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun. Permasalahan ini semakin relevan mengingat peningkatan pembangunan rumah susun di kota-kota besar, seperti kasus pada Apartemen Casa Grande Residence di Jakarta, di mana pengembang lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik unit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik satuan rumah susun serta mengkaji tanggung jawab hukum pengembang atas kelalaian tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait rumah susun dan perlindungan konsumen, serta menganalisis kasus nyata yang terjadi pada Apartemen Casa Grande Residence sebagai objek penelitian. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik satuan rumah susun tetap memiliki hak atas perlindungan hukum meskipun belum memegang sertifikat hak milik, selama telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah. Pengembang yang tidak menindaklanjuti penerbitan sertifikat dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum yang tersedia meliputi aspek preventif dan represif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum terhadap pengembang sangat penting untuk menjamin hak-hak pemilik satuan rumah susun dan menghindari kerugian di masa depan.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Rumah Susun, Sertifikat, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Pengembang, Hak Milik.

Actions (login required)

View Item