Tanjung, Muhammad Anhar and Erowati, Dewi (2025) EVALUASI KEBIJAKAN PPDB ZONASI PADA SMPN 26 BEKASI BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text COVER (16).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text BAB 1 (8).pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB II (9).pdf - Submitted Version Download (3MB)
	Text BAB III (9).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (682kB)
	Text BAB IV (9).pdf - Submitted Version Download (65kB)
	Text LAMPIRAN (14).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi
merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PPDB Zonasi
di SMP Negeri 26 Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun
2024. Evaluasi dilakukan menggunakan enam indikator dari William N. Dunn,
yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaan kebijakan zonasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan Dinas
Pendidikan Kota Bekasi, pihak sekolah, dan orang tua siswa. Analisis dilakukan
dengan triangulasi sumber data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah memberi
dampak positif terhadap akses pendidikan berbasis domisili, namun efektivitasnya
masih terhambat oleh manipulasi data, daya tampung terbatas, dan ketimpangan
kualitas sekolah. Efisiensi dan kecukupan belum maksimal akibat kendala teknis
dan kurangnya pemahaman masyarakat. Pemerataan dan responsivitas mulai
terwujud, namun masih memerlukan peningkatan. Ketepatan arah kebijakan sudah
terlihat, meski belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pendidikan. Faktor
pendukung dalam kebijakan ini mencakup kesiapan sekolah dan partisipasi
masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan fasilitas dan
resistensi terhadap sistem zonasi. Penelitian ini merekomendasikan pemerataan
fasilitas pendidikan, peningkatan sosialisasi, dan pengawasan pelaksanaan
kebijakan agar lebih adil dan merata.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, PPDB Zonasi, Pendidikan
125. Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item