Helsandi, Fitri Aisyah and Marlina, Neny (2025) ANALISIS KOORDINASI PEMERINTAH KOTA TEGAL DALAM PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN, DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (620kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (278kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (248kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (150kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Fenomena pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) masih
menjadi isu sosial yang kompleks di Kota Tegal. Pemerintah Kota Tegal telah
mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai dasar hukum dalam
upaya penanganan permasalahan PGOT. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis koordinasi pemerintah dalam pelaksanaan perda tersebut dengan
menggunakan teori koordinasi Leonard D. White, yang mencakup empat indikator:
komunikasi, pembagian tugas, kepemimpinan, dan pengawasan. Penelitian
dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang
dilakukan sudah terbentuk secara fungsional, tetapi belum berjalan secara sistemik
dan berkelanjutan. Komunikasi yang dilakukan masih bersifat informal, pembagian
tugas antar instansi belum memiliki SOP teknis yang terintegrasi, kepemimpinan
belum menyentuh operasional lapangan, dan pengawasan belum mencakup
monitoring pasca rehabilitasi.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah meskipun jumlah PGOT sempat
menurun pada 2019–2023, angka tersebut kembali meningkat pada 2024 akibat
lemahnya pengawasan dan koordinasi lintas wilayah. Diperlukan adanya penguatan
koordinasi antar instansi untuk memastikan efektivitas implementasi perda secara
jangka panjang.
Kata Kunci: Koordinasi, PGOT, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018, Kota
Tegal
118 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item