Dwineo, Putravito and Yuwono, Teguh (2025) PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM PADA RW 003 CEMPAKA PUTIH TIMUR TAHUN 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (849kB)
	Text BAB 1 (6).pdf - Submitted Version Download (632kB)
	Text BAB 2 (6).pdf - Submitted Version Download (635kB)
	Text BAB 3 (6).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (966kB)
	Text BAB 4 (6).pdf - Submitted Version Download (183kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (12).pdf - Submitted Version Download (188kB)
	Text LAMPIRAN (11).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan kolaborasi
multistakeholder untuk penanganannya. Program Kampung Iklim (ProKlim) oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dirancang untuk
meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim melalui
partisipasi aktif pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penelitian ini menganalisis
proses collaborative governance dalam implementasi ProKlim di rw 003 Cempaka
Putih Timur, Jakarta Pusat, dengan fokus pada peran pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus ProKlim,
perwakilan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan PT Indofood Sukses
Makmur Tbk Divisi Bogasari, serta observasi dan studi dokumentasi. Analisis data
mengacu pada teori collaborative governance Morse dan Stephens (2012) yang
meliputi empat tahap: assessment, initiation, deliberation, dan implementation.
Assessment; Terdapat kesamaan visi antar-stakeholder tentang pentingnya
kolaborasi untuk mengatasi perubahan iklim, meskipun masing-masing pihak
memiliki keterbatasan sumber daya. Initiation; Pemerintah berperan sebagai
inisiator dengan membentuk forum koordinasi, sementara swasta dan masyarakat
berkontribusi dalam penyediaan sarana-prasarana dan pelaksanaan program.
Deliberation; Proses musyawarah menghasilkan kesepakatan seperti Perjanjian
Kerja Sama (PKS) dan program hidroponik sebagai solusi adaptasi.
Implementation; Program berhasil diimplementasikan melalui diversifikasi
kegiatan seperti bank sampah, urban farming, dan kolam gizi, meskipun
menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan dan koordinasi antar-stakeholder.
Collaborative governance dalam ProKlim RW 003 Cempaka Putih Timur
menunjukkan efektivitas dalam mengintegrasikan peran pemerintah, swasta, dan
masyarakat. Keberhasilan program ditopang oleh kesamaan visi, struktur
kolaborasi yang jelas, dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Namun, diperlukan
penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lebih baik untuk memastikan
keberlanjutan program.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Program Kampung Iklim, Perubahan
Iklim, Kolaborasi Multistakeholder, Adaptasi dan Mitigasi.
115. Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item