Kavindra, Dona Athalia and Putranti, Ika Riswanti (2025) HAK ASASI MANUSIA DI INDIA : IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL PADA ERA PEMERINTAHAN PERDANA MENTRI NARENDRA MODI. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text Bab 1 (4).pdf - Submitted Version Download (467kB)
	Text Bab 2 (4).pdf - Submitted Version Download (285kB)
	Text Bab 3 (4).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text Bab 4 (4).pdf - Submitted Version Download (137kB)
	Text Daftar Pustaka (10).pdf - Submitted Version Download (166kB)

Abstract

Selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dari partai BJP,
terjadi sejumlah kebijakan nasional yang menimbulkan kontroversi mengenai
pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim. Tujuan penelitian ini menilai
apakah kebijakan tersebut memenuhi kewajiban HAM internasional berdasarkan
teori tanggung jawab negara, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban
hukum untuk mencegah, menghukum, dan memberikan pemulihan atas
pelanggaran HAM yang terjadi. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan
sumber dari dokumen resmi dan dianalisis menggunakan content analysis serta
speech act. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Modi dipengaruhi oleh
ideologi Hindu BJP yang memberikan dampak pada kebijakan-kebijakannya.
Kebijakan yang dimaksud seperti Citizenship Amendment nnnnvvnvAct 2019,
National Register of Citizens di Assam, serta pencabutan otonomi Jammu &
Kashmir memperkuat hal tersebut. Meskipun India telah meratifikasi ICCPR,
ICERD, dan CEDAW, prinsip dualisme hukum menyebabkan konvensi
internasional belum diimplementasikan secara nasional. Disimpulkan bahwa India
belum melakukan pemenuhan terhadap tanggung jawab dalam mencegah dan
merespons kekerasan oleh aktor non-negara. Belum ada upaya signifikan untuk
melindungi kelompok rentan secara adil.
Keyword: Diskriminasi; India; Muslim; Narendra Modi; State Responsibility
40 Hubungan Internasional 2025

Actions (login required)

View Item