YAMANI, MUHAMMAD FARIZ and Marjo, Marjo and Putrijanti, Aju (2025) TINJAUAN PENYELESAIAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PASCA DIKELUARKAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 2 TAHUN 2023. _061 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Fariz Yamani_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Muhammad Fariz Yamani_abstrak.pdf Download (119kB)
	Text Muhammad Fariz Yamani_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text Muhammad Fariz Yamani_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (604kB)
	Text Muhammad Fariz Yamani_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (549kB)
	Text Muhammad Fariz Yamani_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text Muhammad Fariz Yamani_dapus.pdf Download (365kB)

Abstract

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk penyimpangan seperti praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih kerap terjadi, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas perkara dan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023. Oleh karenanya, penting dilakukan kajian terhadap dampak, urgensi, serta tantangan implementasi peraturan tersebut sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif di Indonesia.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis urgensi dikeluarkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengevaluasi terkait dengan implementasi penyelesaian perkara setelah diberlakukannya peraturan tersebut, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya beserta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh KPPU, pelaku usaha, maupun praktisi hukum untuk mengatasinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Niaga, pejabat KPPU, dan praktisi hukum (advokat), sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan data yang diperoleh untuk kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan sebagai respons atas kebutuhan akan hukum acara yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kompleksitas perkara persaingan usaha. Peraturan ini memperkenalkan sistem penanganan perkara yang lebih terstruktur, termasuk tahapan pemeriksaan cepat dan mekanisme perubahan perilaku sebagai alternatif penyelesaian. Implementasi peraturan ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta pemahaman yang belum merata di kalangan pelaku usaha dan penegak hukum. Namun, hambatan-hambatan tersebut
dapat diatasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi berkelanjutan, serta peningkatan kolaborasi antara KPPU dan institusi peradilan.
Kata Kunci: KPPU, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penanganan Perkara

Actions (login required)

View Item