Zaidan, Muhammad Zaki and Fitriyah, Fitriyah (2025) PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RUAS JALAN PASAR SERPONG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA TANGERANG SELATAN. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover-Daftar isi Zaki.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (778kB)
	Text Bab 1 Zaki.pdf - Submitted Version Download (381kB)
	Text Bab 2 Zaki.pdf - Submitted Version Download (563kB)
	Text Bab 3 Zaki.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Bab 4 Zaki.pdf - Submitted Version Download (183kB)
	Text Daftar Pustaka Zaki.pdf - Submitted Version Download (258kB)
	Text Lampiran Zaki.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban pedagang
kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan, oleh Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam
proses penertiban tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan
kemacetan dan ketidaktertiban di Pasar Serpong yang disebabkan oleh aktivitas PKL
yang berjualan di ruas jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya, sehingga mengganggu
ketertiban lalu lintas dan kebersihan lingkungan.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan
penelitian meliputi petugas Satpol PP, pengelola pasar, PKL, dan masyarakat
terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PKL oleh Satpol PP
mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang lebih mengedepankan pendekatan humanis
dibandingkan Perda sebelumnya.
Namun, implementasi kebijakan ini belum maksimal karena beberapa faktor,
seperti belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur teknis penertiban, ketiadaan
penetapan zona berjualan, serta kurangnya koordinasi antar-OPD terkait. Terdapat
Faktor penghambat. Pertama faktor internal, ketidakjelasan tugas antar-OPD, belum
tersedianya lahan relokasi yang memadai, dan kurangnya sumber daya manusia Satpol
PP. Kedua, eksternal, Rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakmauan PKL untuk
dipindahkan, serta volume kendaraan yang tinggi di ruas jalan sempit.
Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Tangerang Selatan
segera menerbitkan Peraturan Walikota yang mengatur penetapan zona berjualan,
meningkatkan koordinasi antar-OPD, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam
penataan PKL. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih tegas namun tetap humanis
untuk menciptakan ketertiban tanpa mengabaikan aspek ekonomi PKL.
Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Satpol PP, Penertiban, Pasar Serpong,
Kebijakan Daerah.
111 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item