Al Musyaffa, Muhammad Ariq and Putranti, Ika Riswanti (2025) KEBIJAKAN MITIGASI SAMPAH ANTARIKSA TIONGKOK: PERSPEKTIF TANGGUNG JAWAB NEGARA. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (384kB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (728kB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (488kB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (402kB)

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan mitigasi sampah antariksa Tiongkok
pada periode 2020–2025 dengan menggunakan konsep tanggung jawab negara
(state responsibility) sebagai kerangka analisis utama. Peningkatan aktivitas
manusia di luar angkasa menimbulkan persoalan lingkungan orbital yang semakin
kompleks, terutama akibat sampah antariksa dari satelit tidak aktif dan pecahan
objek buatan. Sampah ini berpotensi mengganggu operasional satelit,
membahayakan misi luar angkasa, dan mengancam keberlanjutan orbit. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengkaji dokumen kebijakan
nasional, perjanjian internasional, serta laporan dari UNCOPUOS dan IADC.
Tiongkok telah mengadopsi pendekatan pembangunan hijau ke dalam tata kelola
luar angkasa, termasuk melalui regulasi dan kerja sama internasional. Namun,
analisis menunjukkan bahwa Tiongkok belum sepenuhnya memenuhi lima unsur
dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts
(ARSIWA): atribusi, pelanggaran, kerugian, kelalaian, dan pemulihan. Hal ini
terlihat dari lemahnya transparansi, minimnya pengawasan terhadap sektor swasta,
keterlambatan legislasi, serta tidak adanya bentuk pemulihan atas insiden seperti
ASAT 2007 dan Long March 5B. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelarasan
lebih lanjut dengan norma internasional serta keterlibatan aktor non-negara dan
kerja sama kawasan diperlukan untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam
menciptakan tata kelola luar angkasa yang berkelanjutan dan aman.
Kata Kunci: Sampah Antariksa, Kebijakan Mitigasi, Tanggung Jawab Negara,
Hukum Internasional, dan Tiongkok
36 HI 2025

Actions (login required)

View Item