Lathifunisa, Husna Amalia and Supratiwi, Supratiwi (2025) EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Perwali Kota Yogyakarta Nomor 138 Tahun 2021). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text COVER .pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (723kB)
	Text BAB 1 (8).pdf - Submitted Version Download (495kB)
	Text BAB 2 (9).pdf - Submitted Version Download (485kB)
	Text BAB 3 (10).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (786kB)
	Text BAB 4 (10).pdf - Submitted Version Download (169kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (11).pdf - Submitted Version Download (169kB)
	Text LAMPIRAN (10).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pembangunan hotel di Kota Yogyakarta mengalami eskalasi kuantitatif
yang masif dan cenderung eksesif, yang mengakibatkan transformasi struktur ruang
dan tekanan multidimensional terhadap sistem sosial dan ekologis perkotaan.
Derasnya arus investasi dalam sektor perhotelan berlangsung secara tidak
terkendali, memperkuat kecenderungan akumulasi spasial dan mendorong
komersialisasi ruang hidup warga. Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kota
Yogyakarta menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 138 Tahun 2021 sebagai
bentuk kebijakan pengendalian pembangunan hotel yang dianggap telah melampaui
batas daya dukung kawasan.
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dengan
menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yang
meliputi indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan
ketepatan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan teknik
pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara mendalam dengan
pemangku kepentingan.
Hasil kajian memperlihatkan bahwa kebijakan pengendalian pembangunan
hotel sebagaimana diatur dalam Perwali Kota Yogyakarta No. 138 Tahun 2021
belum menunjukkan tingkat efektif. Terdapat ketidaksesuaian antara substansi
regulatif dengan realitas implementasi di lapangan. Ketimpangan spasial
pembangunan hotel masih terjadi, pengawasan terhadap proses perizinan lemah,
serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih bersifat simbolik
dan prosedural. Kebijakan ini belum mampu menjangkau keadilan distribusi ruang
maupun memastikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang terdampak
langsung.
Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan perlunya reformulasi
kebijakan pengendalian yang lebih partisipatif, berbasis data spasial, serta responsif
terhadap kompleksitas konteks lokal. Evaluasi terhadap kebijakan ini tidak hanya
diperlukan sebagai mekanisme koreksi administratif, tetapi juga sebagai bentuk
refleksi struktural atas arah pembangunan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Dengan demikian, pengendalian pembangunan hotel tidak sekadar menjadi
instrumen regulasi, melainkan juga sebagai komitmen etis pemerintah dalam
menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan hak ruang hidup warga
kota.
Kata kunci:
Evaluasi Kebijakan, Pembangunan Hotel, Pengendalian Hotel, Peraturan
Wali Kota 138/2021, Kota Yogyakarta.
106 pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item