Martua, Nathanael Roy and Priyono, Ery Agus and Badriyah, Siti Malikhatun (2025) Analisis Ratio Decidendi Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Terapeutik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 872 K/Pdt/2017). _093 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nathanael Roy Martua-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Nathanael Roy Martua-abstrak.pdf Download (597kB)
	Text Nathanael Roy Martua-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (766kB)
	Text Nathanael Roy Martua-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (944kB)
	Text Nathanael Roy Martua-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (853kB)
	Text Nathanael Roy Martua-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)
	Text Nathanael Roy Martua-dapus.pdf Download (543kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 872 K/Pdt/2017 yang memutus sengketa antara rumah sakit dan pasien mengenai wanprestasi dalam perjanjian pelayanan kesehatan serta perbuatan melawan hukum yang diajukan dalam gugatan rekonvensi. Hubungan hukum dalam perjanjian terapeutik menimbulkan kewajiban bagi pasien untuk membayar biaya pelayanan dan kewajiban bagi rumah sakit untuk memberikan layanan sesuai standar profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian ratio decidendi Mahkamah Agung dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata, serta menelaah kemungkinan perbedaan hasil jika perbuatan melawan hukum diajukan sebagai gugatan tersendiri.
Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menetapkan wanprestasi sebagai dasar utama putusan dan menolak dalil perbuatan melawan hukum karena kekurangan alat bukti. Mahkamah Agung menguatkan putusan judex facti dan menekankan penerapan hukum acara secara formil. Mahkamah Agung juga mengakui adanya pelanggaran administratif yang dilakukan rumah sakit akibat penolakan pemberian rekam medis kepada keluarga pasien, yang dinilai menimbulkan kerugian immateriil. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal (das sollen) dan praktik peradilan (das sein) dalam penyelesaian sengketa perjanjian terapeutik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum secara terpisah berpotensi menghadirkan pertimbangan hukum yang lebih substantif terhadap tanggung jawab profesional medis.
Kata kunci: ratio decidendi, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perjanjian terapeutik, rekam medis, keadilan substantif.

Actions (login required)

View Item