RAHMANITA, ANANDA FATIMA and Cahyaningtyas, Irma and Putrijanti, Aju (2025) IMPLEMENTASI ASAS OPORTUNITAS PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. _057 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ananda Fatima Rahmanita - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text Ananda Fatima Rahmanita - abstrak.pdf Download (223kB)
	Text Ananda Fatima Rahmanita - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text Ananda Fatima Rahmanita - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text Ananda Fatima Rahmanita - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB)
	Text Ananda Fatima Rahmanita - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text Ananda Fatima Rahmanita - dapus.pdf Download (238kB)

Abstract

Keputusan seponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung pada kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menuai polemik di masyarakat, padahal wewenang tersebut berdasar pada asas oportunitas yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu; Pertama kedudukan asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia, dan Kedua implementasi asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama asas oportunitas dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meskipun bukan merupakan asas utama sebagai dasar wewenang seponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, dan Kedua seponering pada kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto telah sesuai kepentingan umum karena dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan jabatannya. Jadi, kepentingan umum adalah kepentingan yang lebih penting di antara kepentingan lainnya dan seponering dapat iimplementasikan apabila lebih banyak kepentingan umum yang dirugikan dengan menuntut perkara. Kedepannya pemerintah perlu mempertahankan dan memperkuat asas oportunitas, serta meningkatkan mekanisme pengawasas asas oportunitas.
Kata kunci: Asas Oportunitas, Seponering, Jaksa Agung, Kepentingan Umum

Actions (login required)

View Item