SALSALBILA, VEREN REGINA and Turisno, Bambang Eko and Muhyidin, Muhyidin (2025) ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 132/Pdt.G/2017/PA.Bpp). _091 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Veren Regina Salsalbila_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text Veren Regina Salsalbila_abstrak.pdf Download (82kB)
	Text Veren Regina Salsalbila_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text Veren Regina Salsalbila_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text Veren Regina Salsalbila_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text Veren Regina Salsalbila_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text Veren Regina Salsalbila_dapus.pdf Download (117kB)

Abstract

Sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian kerap terjadi akibat ketidaksepakatan mantan pasangan terkait hak kepemilikan dan pengelolaan harta. Masalah muncul saat salah satu pihak menjual harta bersama tanpa persetujuan pihak lain, yang berpotensi melanggar Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 36 UU Perkawinan. Tindakan ini menimbulkan persoalan keabsahan hukum dan kerugian bagi pihak lain.
Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum atas jual beli sepihak harta bersama yang belum dibagi, serta mekanisme pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji doktrin, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dan dianalisis melalui pendekatan kasus berdasarkan putusan pengadilan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan secara apa adanya peraturan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan kasus yang diteliti, untuk kemudian ditarik kesimpulan umum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif guna memberikan jawaban yang objektif atas permasalahan yang dibahas.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli harta bersama tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga transaksi tersebut dapat dibatalkan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tanggung jawab notaris dalam jual beli harta bersama, bahwa hak atas harta bersama yang dijual tanpa persetujuan dapat dipulihkan melalui gugatan pembatalan transaksi dan pemulihan hak kepemilikan.
Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Jual Beli, Pembatalan Perjanjian.

Actions (login required)

View Item