SARI, ADRIANA ANGGITA and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Saraswati, Retno (2025) DISKURSUS KEWENANGAN OPEN LEGAL POLICY BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023. _034 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adriana Anggita Sari_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Adriana Anggita Sari_abstrak.pdf Download (116kB)
	Text Adriana Anggita Sari_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text Adriana Anggita Sari_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text Adriana Anggita Sari_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text Adriana Anggita Sari_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text Adriana Anggita Sari_dapus.pdf Download (123kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait uji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang diajukan oleh Almas Tsaqifbirru jelang Pemilu 2024. Pada putusan-putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menguji pasal open legal policy tersebut dan menyerahkannya kepada lembaga legislatif. Kemudian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang untuk menguji pasal tersebut dan mengesampingkan open legal policy pasal a quo. Pasca pengesampingan open legal policy tersebut kemudian muncul permohonan gugatan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta beberapa permohonan uji konstitusionalitas kepada Mahkamah Konstitusi terhadap putusan a quo.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus open legal policy berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta implikasi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 disahkan.
Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji pasal open legal policy jika melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang intolerable, seperti yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Di sisi lain, tidak terdapat implikasi hukum pasca putusan a quo karena pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga tidak terdapat mekanisme hukum untuk mengubahnya termasuk melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maupun melalui pengajuan permohonan baru untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Open Legal Policy, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Actions (login required)

View Item