Arti, Angelia Putri and Purwanti, Ani and Jalil, Abdul (2025) KAJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (STUDI KASUS FENOMENA FEMINISASI KEMISKINAN PADA PEREMPUAN MISKIN DI RUSUNAWA BANDARHARJO, SEMARANG). _002 HUMAS 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Angelia Putri Arti - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB)
	Text Angelia Putri Arti - abstrak.pdf Download (241kB)
	Text Angelia Putri Arti - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text Angelia Putri Arti - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text Angelia Putri Arti - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (688kB)
	Text Angelia Putri Arti - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Angelia Putri Arti - dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Studi Kasus Fenomena Feminisasi Kemiskinan Pada Perempuan Miskin Di Rusunawa Bandarharjo, Semarang) dengan berfokus pada analisis peran Pemerintah Kota Semarang terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan, analisis kondisi feminisasi kemiskinan di Semarang dan Rusunawa Bandarharjo, dan analisis kendala dan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memberdayakan dan melindungi perempuan miskin di Rusunawa Bandarharjo, Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan gender termasuk ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan yang ada di Indonesia sehingga berdampak pada kemiskinan perempuan. Rusunawa Bandarharjo penulis pilih dengan rasionalisasi sebagai Kelurahan termiskin dan daerah terkumuh di Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal empiris dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Semarang menghadapi berbagai kendala. Masalah utama meliputi kurangnya tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang terhadap tahap pengawasan, penelitian dan pengembangan, serta standardisasi dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan, tidak adanya data terpilah gender, tidak efektifnya komunikasi publik dari pemerintah kepada perempuan miskin, dan kurangnya monitoring dan evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan adanya pemaksimalan tiap tahap pemberdayaan dan perlindungan perempuan oleh Pemerintah Kota Semarang, pemaksimalam data terpilah gender mengenai kemiskinan, dan Pemerintah Kota Semarang harus mengedepankan multi dimensional approach dalam pertimbangan menentukan kebijakan pemberdayaan dan
perlindungan perempuan.
Kata Kunci: Kemiskinan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan.

Actions (login required)

View Item