MULITHA, PRADA REGGY and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Herawati, Ratna (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 TENTANG SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI PANCASILA. _033 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Prada Reggy Mulitha - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (769kB)
	Text Prada Reggy Mulitha - abstrak.pdf Download (200kB)
	Text Prada Reggy Mulitha - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text Prada Reggy Mulitha - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text Prada Reggy Mulitha - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text Prada Reggy Mulitha - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text Prada Reggy Mulitha - dapus.pdf Download (204kB)

Abstract

Hak demokrasi di Indonesia mencakup hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), yang bertujuan untuk menjamin terjadinya pergantian pimpinan secara demokratis. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 dan 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pemilu 14 Februari 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Namun, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara oleh KPU. Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menolak permohonan AMIN karena bukti yang diajukan dianggap tidak cukup untuk membatalkan hasil pemilu. Dalam penelitian ini penulis menganalisis Putusan MK 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Sengketa Perselisihan Hasil pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Latar Belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terhadap Demokrasi Pancasila di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 lahir karena Majelis Hakim menolak permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan tidak beralasan hukum. Dampak putusan ini terhadap Demokrasi Pancasila adalah MK dinilai belum tegas dalam menangani persoalan ketidaknetralan aparatur negara, penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik, dan penyalahgunaan bantuan terhadap salah satu pasangan calon. Selain itu, putusan ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan lembaga peradilan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang integritas proses demokrasi di Indonesia.
Kata Kunci : Putusan MK, Pemilihan Umum, Sengketa Pemilu, Demokrasi Pancasila.

Actions (login required)

View Item