ALHAFIDZ, SANDYA and Samekto, F.X. Adji and Setiyono, Joko (2025) ANALISIS YURIDIS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP PENERAPAN PRINSIP JUS AD BELLUM DALAM KONFLIK BERSENJATA IRAN VS ISRAEL. _008 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SANDYA ALHAFIDZ - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (752kB)
	Text SANDYA ALHAFIDZ - abstrak.pdf Download (12kB)
	Text SANDYA ALHAFIDZ - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text SANDYA ALHAFIDZ - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text SANDYA ALHAFIDZ - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text SANDYA ALHAFIDZ - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text SANDYA ALHAFIDZ - dapus.pdf Download (174kB)

Abstract

Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) dikenal jus ad bellum yang mana mengupayakan agar perang dimulai dengan sah dan sesuai dengan cita cita kemanusiaan, Dimana dari yang terlihat konflik bersenjata antara kedua negara ini dimulai dari serangan Israel ke Gedung konsulat Iran di Suriah. Dimana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip jus ad bellum dalam konflik bersenjata antara Iran vs Israel melalui perspektif HHI. Serta mengkaji kesesuaian tindakan kedua negara dengan kerangka HHI. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan metode pengumpulan studi kepustakaan. kemudian dianalisis dengan metode deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi.
Hasil penelitian dianalisis melalui 6 bentuk jus ad bellum yaitu just cause, right intention, public declaration by proper authority, last resort, probability of success dan proportionality. Kedua pihak kerap mengabaikan prinsip jus ad bellum, terutama terkait pelanggaran article 2(4) Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekuatan sepihak dan ketidakpatuhan terhadap syarat bela diri darurat article 51. Klaim bela diri yang diajukan tidak memenuhi apa yang seharusnya diatur didalam jus ad bellum, sehingga memicu eskalasi konflik dan HHI, seperti serangan terhadap warga sipil dan perusakan bangunan sipil. Di sisi lain, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, politisasi Dewan Keamanan PBB, serta kompleksitas dinamika geopolitik regional (termasuk peran kelompok proxy dan intervensi asing) turut memperparah ketidakpatuhan ini.
Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; Jus Ad Bellum; Iran vs Israel

Actions (login required)

View Item