FADHILA, RAIHAN NAZMI and Solechan, Solechan and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2025) KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR GLOBAL. _046 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Raihan Nazmi Fadhila_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (923kB)
	Text Raihan Nazmi Fadhila_abstrak.pdf Download (276kB)
	Text Raihan Nazmi Fadhila_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text Raihan Nazmi Fadhila_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Raihan Nazmi Fadhila_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (544kB)
	Text Raihan Nazmi Fadhila_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text Raihan Nazmi Fadhila_dapus.pdf Download (210kB)

Abstract

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 mewajibkan penggunaan PDN minimal 95%. Namun berdasarkan persentase realisasi penggunaan PDN pada tahun anggaran 2023 hanya memperoleh realisasi 90,34%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan, serta untuk mengetahui implikasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap sektor industri dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar global.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan penggunaan produk dalam negeri diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/ jasa pemerintah memiliki multiplier effect (efek berganda) terhadap terhadap meningkatnya kemampuan berkompetisi dengan terpenuhinya 4 indikator aspek pedoman Global Competitiveness Index guna bersaing di Pasar Global.
Kata Kunci : Pengadaan; Pemerintahan; Barang/ Jasa; Produk Dalam Negeri; Pasar Global.

Actions (login required)

View Item