SIJABAT, YOGI RAPI IMANUEL and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Indarja, Indarja (2025) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020. _039 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text YOGI RAPI I SIJABAT_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (615kB)
	Text YOGI RAPI I SIJABAT_abstrak.pdf Download (6kB)
	Text YOGI RAPI I SIJABAT_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text YOGI RAPI I SIJABAT_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text YOGI RAPI I SIJABAT_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (405kB)
	Text YOGI RAPI I SIJABAT_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text YOGI RAPI I SIJABAT_dapus.pdf Download (129kB)

Abstract

Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. Permasalahan ini bermuara pada pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu pasangan calon yang merasa dirugikan. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dengan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, setelah PSU pertama dilaksanakan, kembali diajukan permohonan sengketa oleh pihak lain, yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 untuk melaksanakan PSU lanjutan di 2 TPS.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan PSU dua kali serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap pelaksanaan Pilkada tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara. PSU yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjamin keadilan pemilu, menjaga kemurnian suara rakyat, serta memperkuat integritas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Penelitian ini juga mengungkap bahwa penerapan ketentuan hukum yang tidak konsisten oleh penyelenggara pemilu, khususnya dalam penggunaan identitas pemilih, menjadi pemicu utama pelanggaran yang terjadi. Implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya berdampak pada proses elektoral, tetapi juga memengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada.
Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi, Pemungutan Suara Ulang, Perselisihan Hasil Pemilu, Labuhanbatu

Actions (login required)

View Item