LARASATI, SYIFA AULIA and Sularto, RB. Sularto and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2025) PENGGUSURAN HUTAN ADAT DI PAPUA DAN PENYELESAIANNYA DITINJAU MELALUI KEBIJAKAN NON-PENAL. _015 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Syifa Aulia Larasati_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (974kB)
	Text Syifa Aulia Larasati_abstrak.pdf Download (220kB)
	Text Syifa Aulia Larasati_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text Syifa Aulia Larasati_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text Syifa Aulia Larasati_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	Text Syifa Aulia Larasati_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text Syifa Aulia Larasati_dapus.pdf Download (469kB)

Abstract

Penelitian ini akan membahas mengenai fenomena penggusuran hutan adat sebagai perbuatan yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Istilah penggusuran hutan adat dalam penelitian ini merujuk pada tindakan perampasan, perusakan atau pengalihfungsian hutan adat secara sepihak oleh pihak tertentu, tanpa persetujuan masyarakat adat yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan hilangnya akses dan hak hidup masyarakat adat terhadap wilayahnya. Menurut ketentuan pada Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa penyediaan tanah ulayat untuk kegiatan apapun harus dilakukan melalui musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mencari solusi penyelesaian masalah di luar hukum pidana, yaitu melalui kebijakan non-penal sebagai sarana alternatif untuk mencegah terjadinya tindak pidana dikemudian hari. Penelitian dilakukan atas dasar hukum normatif-yuridis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka kemudian ditemukan penyebab dan dampak terjadinya tindak pidana penggusuran hutan adat di Papua. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kebijakan non-penal dapat menjadi sarana preventif untuk mencegah terjadinya penggusuran hutan adat di Papua. Adapun implementasi yang dapat dilakukan untuk mencegah antara lain meningkatkan empati dan solidaritas masyarakat dengan bersama menyuarakan program-program kampanye secara masif melalui media massa, mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan peran aktif masyarakat hukum adat dalam kegiatan-kegiatan yang berada di kawasan hutan, mengedepankan penyelesaian sengketa tanah dan hutan yang berkaitan dengan wilayah masyarakat hukum adat dan hak ulayat melalui mediasi dan mekanisme adat, meningkatkan patroli di kawasan hutan dan kegiatan-kegiatan yang terjadi di hutan, mendorong adanya reformasi kebijakan agraria dan kehutanan yang lebih memperhatikan hak kepemilikan tanah dan hutan adat, serta melakukan Upacara Pemulihan Adat sebagai simbol religius dengan tujuan mendapatkan kedamaian bagi korban melalui pendekatan budaya.
Kata Kunci : Penggusuran Hutan Adat, Kebijakan Non-Penal

Actions (login required)

View Item