Ridwan, Bhara Zainur and Susanto, Sri Nur Hari and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DATA DI KOTA SEMARANG. _051 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BHARA ZAINUR RIDWAN_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (793kB)
	Text BHARA ZAINUR RIDWAN_abstrak.pdf Download (28kB)
	Text BHARA ZAINUR RIDWAN_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	Text BHARA ZAINUR RIDWAN_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	Text BHARA ZAINUR RIDWAN_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text BHARA ZAINUR RIDWAN_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (32kB)
	Text BHARA ZAINUR RIDWAN_dapus.pdf Download (221kB)

Abstract

Seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, kebutuhan akan sistem data yang terintegrasi dan aman menjadi semakin penting.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Semarang, khususnya dalam aspek keamanan sistem siber dan perlindungan data publik. Fokus utama penelitian ini adalah menilai efektivitas kebijakan tersebut serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya.
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan dukungan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia telah mengalami kemajuan dalam hal pembangunan infrastruktur digital dan pengelolaan data melalui Portal Semarang Satu Data. Akan tetapi, prinsip interoperabilitas data belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat perbedaan standar data serta lemahnya koordinasi antar instansi. Dalam hal perlindungan data, mengacu pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta standar internasional ISO 27001:2022. Akan tetapi, masih rendahnya kesadaran atau awareness terhadap ancaman siber serta enkripsi data yang relatif baru diterapkan masih menjadi
tantangan dalam implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Semarang.
Kata Kunci : Kebijakan Satu Data; Pelayanan Publik; Perlindungan Data Pribadi; Interoperabilitas Data.

Actions (login required)

View Item