YESIKA, AMANDA and Adhim, Nur and Prasetyo, Agung Basuki (2025) KEDUDUKAN INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA (INKOPAU) SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DAN KEWENANGANNYA. _085 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Amanda Yesika_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text Amanda Yesika_abstrak.pdf Download (135kB)
	Text Amanda Yesika_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text Amanda Yesika_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text Amanda Yesika_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text Amanda Yesika_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (32kB)
	Text Amanda Yesika_dapus.pdf Download (182kB)

Abstract

Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU) sebagai Badan Hukum Privat berbentuk Koperasi sebagai pemegang hak atas tanah hanya dapat memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP). Putusan Pengadilan Negeri No. 241/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL menggambarkan bahwa INKOPAU memiliki hak atas tanah lain yaitu, “Hak Pengelolaan”.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang didukung oleh data sekunder dari studi kepustakaan dan data kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa INKOPAU dapat menjalankan pengelolaan tanah Matoa National Golf Course berdasarkan perjanjian substitusi dengan Yayasan Adi Upaya (Yasau). INKOPAU tidak dapat memiliki Hak Pengelolaan atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021. INKOPAU hanya memiliki kewenangan untuk mengelola tanah tersebut tanpa memiliki status Hak atas tanah yang disebut dengan “Hak Pengelolaan”, sehingga tidak sesuai dengan fakta yuridis dan fakta empiris mengenai kewenangan INKOPAU dalam pengelolaan tanah Matoa National Golf Course. Putusan No. 241/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tidak menyatakan secara tegas tentang INKOPAU sebagai subyek hukum hak atas tanah berupa “Hak Pengelolaan” hanya berlandaskan perjanjian substitusi,
sehingga dinyatakan secara tersirat sebagai kewenangan mengelola saja.
Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah menyusun peraturan yang lebih rinci dalam peraturan untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memastikan kepastian hukum terkait pengelolaan tanah aset militer oleh badan hukum privat, serta mendorong INKOPAU untuk melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap pengelolaan tanah yang dikuasainya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci: Hak Pengelolaan; Kewenangan Mengelola; INKOPAU; Tanah Aset Militer; Matoa National Golf Course.

Actions (login required)

View Item