Dzikron, Achmad Adi and Sardini, Nur Hidayat (2025) MALAPRAKTIK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024: STUDI KASUS TPS 28 KELURAHAN DEBONG TENGAH TEGAL SELATAN TEGAL. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (419kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (562kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (714kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (146kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (214kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kasus malapraktik yang terjadi pada Pemilu 2024
yang terjadi di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal, yang
menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kronologis dan penyebab terjadinya malapraktik
tersebut. Kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap integritas pemilu
yang berpotensi menimbulkan kecurangan dan manipulasi surat suara, serta
mencerminkan permasalahan tata kelola Pemilu yang masih terjadi meskipun
Indonesia telah menyelenggarakan pemilu pasca orde baru.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
kasus untuk mengeksplorasi dan memahami permasalahan secara komprehensif,
detail, dan inklusif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui analisis dokumen
dan wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu KPU dan Bawaslu Kota
Tegal, PPS dan KPPS TPS 28 Debong Tengah Kota Tegal serta masyarakat di TPS
28 Debong Tengah. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang dapat
dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.
Hasil penelitian menunjukan adanya penyebab dari pelanggaran prosedural
yang terjadi karena rendahnya kapasitas dan pemahaman KPPS terhadap regulasi,
ketidakefektifan program Bimbingan Teknis (Bimtek), buruknya koordinasi antar
stakeholder, sistem pengawasan yang tidak berfungsi optimal, rendahnya
profesionalisme penyelenggara, serta ketidaksiapan menghadapi situasi darurat..
Pelanggaran ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap
integritas pemilu serta inefisiensi sumber daya akibat pelaksanaan PSU. Temuan
ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan preventif dan pelatihan
efektif bagi penyelenggara pemilu untuk menjamin legitimasi penyelenggaraan
pemilu yang berintegritas.
Berdasarkan penelitian diperlukan peningkatan kualitas Bimbingan Teknis
(Bimtek) bagi KPPS melalui simulasi praktik lapangan dan penambahan materi
materi mengenai potensi pelanggaran dan etika penyelenggaraan Pemilu, penguatan
koordinasi antar-stakeholder dengan perbaikan alur pelaporan dari PTPS ke PKD
hingga Bawaslu, mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih
jelas dan detail, termasuk sanksi tegas bagi petugas yang melanggar protocol.
Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya prosedur Pemilu
dan konsekuensi pelanggaran, serta evaluasi menyeluruh kinerja penyelenggara
Pemilu untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan memperbaikinya pada
Pemilu berikutnya guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih
transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip demokrasi.
Kata Kunci: Malapraktik Pemilu, tata kelola Pemilu, Integritas Pemilu
92 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item