Maulana, Akbar and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2025) TINJAUAN ATAS SANKSI REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW. _058 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Akbar Maulana_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)
	Text Akbar Maulana_abstrak.pdf Download (224kB)
	Text Akbar Maulana_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text Akbar Maulana_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text Akbar Maulana_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text Akbar Maulana_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text Akbar Maulana_dapus.pdf Download (200kB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan melalui pemidanaan, tetapi juga melalui penerapan sanksi rehabilitasi, khususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan acuan dasar bagi aparat untuk melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku penyalahguna tindak pidana narkotika. Seluruh kebutuhan yang menunjang proses penegakan hukum telah diatur didalamnya. Dalam konteks ini, asas equality before the law menjadi prinsip penting yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peraturan sanksi rehabilitasi pada tindak pidana narkotika.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penyusunan nasari deskriptif yang sistematis.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa meskipun Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan landasan hukum untuk menerapkan sanksi rehabilitasi, dalam implementasinya masih memiliki beberapa hambatan, termasuk diskriminasi dalam penerapan sanksi rehabilitasi, diskriminasi tersebut berasal dari latar belakang sosial pelaku penyalahguna narkotika. Penulis menemukan perbedaan putusan sanksi bagi pelaku penyalahguna narkotika dari golongan publik figur dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh SEMA No 4 Tahun 2010 .
Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi, Asas Equality Before the Law.

Actions (login required)

View Item