JANUARDI, DIKI and Pinilih, Sekar Anggun Gading and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2025) IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024. _040 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Diki Januardi_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (953kB)
	Text Diki Januardi_abstrak.pdf Download (9kB)
	Text Diki Januardi_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text Diki Januardi_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text Diki Januardi_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text Diki Januardi_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text Diki Januardi_dapus.pdf Download (176kB)

Abstract

Pilkada Serentak merupakan suatu proses untuk memilih kepala daerah, meliputi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk perwujudan dari demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan di Indonesia. Sejak pertama kali dilaksanakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak tidak terlepas dari adanya dinamika yang terjadi. Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, salah satu dinamika yang terjadi adalah adanya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serta menganalisis implikasi dari adanya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah seringkali mengalami dinamika pada pengatrurannya, sejak pertama kali diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta undang-undang perubahannya, dan yang terakhir adalah perubahan yang signifikan melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Adanya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berimplikasi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, antara lain memberikan implikasi bagi KPU sebagai penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 yang harus menyelaraskan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam peraturan KPU dengan yang diputus oleh MK. Kemudian, Putusan MK tersebut juga memperluas kesempatan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Terakhir, putusan tersebut juga berimplikasi pada peserta Pilkada Serentak Tahun 2024, yaitu berimplikasi pada penambah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dapat mendaftarkan diri menjadi peserta pemilihan serta menurunnya presentase calon tunggal pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
Kata Kunci: Pilkada Serentak Tahun 2024, Ambang Batas, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024

Actions (login required)

View Item