Husna, Nidaul and Hanani, Retna (2025) PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PROYEK PENGADAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN TPPAS LULUT NAMBO. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (823kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (680kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (719kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (25kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (249kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (979kB)

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan peningkatan timbulan
sampah, sebagai upaya mengatasi masalah ini, Pemprov Jawa Barat mengadakan infrastruktur
TPPAS Lulut Nambo melalui skema Public-private Partnership. Proyek ini bertujuan untuk
mengelola sampah tingkat regional dan mengubahnya menjadi RDF. Namun pelaksanaannya
belum optimal akibat kendala seperti ketidaktepatan waktu, lambatnya operasional, dan somasi
cidera janji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk
mengungkap kerja sama antara PT. Jabar Bersih Lestari dan Tim Pengendali KPBU TPPAS
Lulut Nambo dalam menghadapi dinamika yang menghambat kesesuaian dengan perencanaan
awal. Proyek ini dilakukan antara dua organisasi yaitu PT. Jabar Bersih Lestari dan Tim
Pengendali KPBU TPPAS Lulut Nambo dan bertujuan untuk mengelola sampah tingkat
regional dengan teknologi yang mengubah sampah menjadi RDF. Kebijakan ini didasarkan
pada regulasi pengelolaan sampah dan KPBU. Perjanjian kerja sama menjadi alat pengaturan
yang kuat untuk menghindari potensi pengaruh kepentingan selama kerja sama. Meskipun
belum sepenuhnya optimal, proyek ini menunjukkan perubahan dalam peran pemerintah dan
swasta dalam pelayanan publik. Kemampuan dari pemerintah dalam melakukan perencanaan,
adanya kelembagaan khusus, mekanisme pembagian keuntungan, kepastian hukum dan tidak
adanya perilaku oportunistik menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan kerja sama.
Sedangkan kemampuan pemerintah secara finansial dan imbalan yang belum dapat dicapai
menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kerja sama. Penulis merekomendasikan
pembentukan Badan Usaha Pelaksana baru, kampanye pengelolaan sampah, peningkatan
kapasitas pemerintah, dan komitmen terhadap ketentuan kontrak untuk mendukung kebijakan
pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo.
Kata kunci: Public-private Partnership, Pengadaan infrastruktur, TPPAS Lulut Nambo

Actions (login required)

View Item