YULISTIANA, FIRDHA ISTISYFAH and Solechan, Solechan and Suhartoyo, Suhartoyo (2025) PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TINGKAT MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON. _050 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Firdha Istisyfah Yulistiana_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Firdha Istisyfah Yulistiana_abstrak.pdf Download (138kB)
	Text Firdha Istisyfah Yulistiana_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text Firdha Istisyfah Yulistiana_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text Firdha Istisyfah Yulistiana_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB)
	Text Firdha Istisyfah Yulistiana_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text Firdha Istisyfah Yulistiana_dapus.pdf Download (2MB)

Abstract

Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu permasalahan utama dalam hubungan industrial yang sering terjadi di Indonesia. Proses penyelesaiannya dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, salah satunya ialah mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi terkait penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di tingkat mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, serta hambatan serta upaya yang dihadapi oleh mediator dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mediator, observasi langsung di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon serta studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di tingkat mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian perselisihan yang lebih cepat serta efisien dibandingkan jalur litigasi. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di tingkat mediasi dinilai cukup efektif, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketergantungan pada itikad baik para pihak, kendala yuridiksi, kurangnya pemahaman pada hukum ketenagakerjaan, serta terbatasnya kewenangan perwakilan para pihak dalam pengambilan keputusan. Upaya yang dilakukan oleh mediator meliputi pendekatan persuasif, pemberian konsultasi hukum, serta penguatan kapasitas negosiasi. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan mediasi, diperlukan adanya peningkatan sosialisasi terkait hukum ketenagakerjaan, pengembangan kompetensi mediator, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan layanan konsultasi hukum yang lebih luas.
Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Mediasi, Dinas Tenaga Kerja

Actions (login required)

View Item