MAHENDRA, WILDAN and Rahmanda, Bagus and Aminah, Aminah (2025) KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN CESSIE TANPA DASAR OBLIGATOIR DALAM PROSES PKPU (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg). _099 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Wildan Mahendra_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (830kB)
	Text Wildan Mahendra_abstrak.pdf Download (92kB)
	Text Wildan Mahendra_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text Wildan Mahendra_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text Wildan Mahendra_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text Wildan Mahendra_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Wildan Mahendra_dapus.pdf Download (185kB)

Abstract

Pengaturan mengenai kreditor penerima cessie sebagai syarat dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU). Namun, UUK-PKPU mengadopsi asas integrasi yang memungkinkan pengacuannya kepada Pasal 613 KUH Perdata, serta didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 yang mengakui kreditor penerima cessie. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat perbedaan interpretasi di kalangan hakim, khususnya terkait keabsahan kreditor penerima cessie sebagai syarat PKPU, terutama apabila cessie tersebut tidak didasarkan pada perjanjian obligatoir.
Penelitian ini berfokus pada dampak ketiadaan perjanjian obligatoir terhadap keabsahan kreditor penerima cessie dalam permohonan PKPU. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum sekunder, primer, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan PKPU yang didasarkan pada cessie masih menimbulkan perdebatan hukum. Ketidakjelasan mengenai keberadaan utang yang sudah jatuh tempo dan jumlah kreditor yang memenuhi syarat dalam PKPU sering kali dipermasalahkan, terutama karena ketiadaan perjanjian obligatoir. Akibatnya, kreditor penerima cessie tidak selalu dapat diakui sebagai kreditor yang sah dalam PKPU, karena tidak memenuhi persyaratan adanya minimal dua kreditor sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg yang menolak
permohonan PKPU berdasarkan cessie dengan alasan tidak terpenuhinya syarat kreditor akibat ketiadaan perjanjian obligatoir.
Kata Kunci: PKPU, Cessie, Perjanjian Obligatoir

Actions (login required)

View Item