ZAHRA, KHOIRUN NISSA KURNIATI and Suharto, R. Suharto and Adhi, Yuli Prasetyo (2025) TINJAUAN YURIDIS PERSETUJUAN SUAMI ISTRI/SPOUSAL CONSENT TERHADAP PENGIKATAN PERJANJIAN JAMINAN PENANGGUNGAN. _083 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Khoirun Nissa Kurniati Zahra - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (790kB)
	Text Khoirun Nissa Kurniati Zahra - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Khoirun Nissa Kurniati Zahra - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Khoirun Nissa Kurniati Zahra - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text Khoirun Nissa Kurniati Zahra - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text Khoirun Nissa Kurniati Zahra - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text Khoirun Nissa Kurniati Zahra - dapus.pdf Download (93kB)

Abstract

Jaminan penanggungan merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi utang debitur ketika lalai dalam memenuhi prestasinya. Pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan adanya persetujuan suami istri ketika salah satu pasangan suami istri akan melakukan perjanjian jaminan penanggungan karena penanggungan sifatnya mengikat orang tertentu bukan benda tertentu. Namun ditemukan adanya kasus gugatan pembatalan perjanjian jaminan penanggungan yang dilakukan oleh seorang istri karena sang suami menjadi penanggung dalam perjanjian jaminan penanggungan tanpa persetujuan suami istri sebelumnya. Dasar gugatan yang diajukan oleh istri adalah tidak adanya persetujuan suami istri dalam melakukan perjanjian jaminan penanggungan sehingga dianggap batal demi hukum. Majelis hakim yang memutus perkara ini mengabulkan gugatan pembatalan tersebut sehingga perjanjian jaminan penanggungan batal demi hukum. Hal ini merugikan kreditur karena tidak dapat menyita dan mengeksekusi harta milik penanggung sebagaimana mestinya.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yakni penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Dari penelitian ini ditemukan bahwa persetujuan suami istri bukan merupakan syarat mutlak untuk melakukan perjanjian jaminan penanggungan sehingga perjanjian seharusnya tidak batal demi hukum, ketika perjanjian jaminan penanggungan tidak terdapat persetujuan suami atau istri, maka pengikatan jaminan tersebut terbatas hanya pada harta pribadi milik penanggung. Namun untuk menghindari adanya sengketa, persetujuan suami istri merupakan pilihan yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum melakukan perbuatan hukum seperti halnya dalam melakukan penanggungan.
Kata Kunci: Persetujuan Suami Istri, Perjanjian, Jaminan Penanggungan

Actions (login required)

View Item