Damayanti, Alvira and Yunanto, Yunanto (2024) AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BAGI LEMBAGA PERKAWINAN DAN PIHAK KETIGA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 1. COVER - HALAMAN PENGESAHAN Alvira Damayanti (11000222410065).pdf Download (1MB)
	Text 2. PERNYATAAN - KATA PENGANTAR Alvira Damayanti (11000222410065).pdf Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK Alvira Damayanti (11000222410065).pdf Download (1MB)
	Text 4. DAFTAR ISI Alvira Damayanti (11000222410065).pdf Download (1MB)
	Text 5. BAB I Alvira Damayanti (11000222410065).pdf Download (460kB)
	Text 6. BAB II Alvira Damayanti (11000222410065).pdf Download (645kB)
	Text 7. BAB III Alvira Damayanti (11000222410065).pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text 8. BAB IV Alvira Damayanti (11000222410065).pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA Alvira Damayanti (11000222410065).pdf Download (140kB)
	Text 10. LAMPIRAN Alvira Damayanti (11000222410065).pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)

Abstract

Pemerintah pada bulan Oktober 2016 mengeluarkan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membahas mengenai pandangan baru tentang pembuatan perjanjian perkawinan. Munculnya putusan tersebut merubah beberapa substansi tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beberapa perubahan dan penambahan terhadap putusan tersebut banyak menimbulkan banyak permasalahan hukum, salah satunya tentang perjanjian perkawinan yang ditandatangani dan dibuat setelah perkawinan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak seperti lembaga perkawinan, notaris dan pihak ketiga selaku kreditur. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bagi lembaga perkawinan dan notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak bank selaku kreditur dalam menangani kasus perjanjian perkawinan yang di buat setelah perkawinan yang mengakibatkan adanya perubahan status terhadap harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer, teknik pengumpulan data dengan penelitian wawancara, teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan akibat dari hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bagi lembaga perkawinan, notaris dan pihak ketiga ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sejumlah perubahan dan penambahan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ternyata malah menimbulkan banyak permasalahan hukum bagi beberapa lembaga seperti lembaga perkawinan, notaris dan pihak ketiga dan permasalahan selanjutnya juga di sebabkan oleh waktu berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan maka dari itu pemerintah harus bisa memberikan kepastian hukum kapan berlakunya aturan tersebut karena kalau tidak atur maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi notaris dan pihak ketiga yang akan menimbulkan kerugian sehingga dalam perjanjian ini harus dituliskan secara jelas kapan waktu berlakunya dan wajib didaftarkan pada petugas dimana perkawinan dicatatkan agar memenuhi asas publisitas dan mengikat juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut didalamnya. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan akan mengakibatkan perubahan status terhadap harta yang di dapat selama perkawinan yang awalnya merupakan persatuan harta bersama menjadi harta masing-masing para pihak secara pribadi hal ini akan memberikan dampak kerugian kepada kreditur yang terikat pada harta tersebut. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum untuk pihak ketiga selaku kreditur dapat dengan melakukan bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif.

Actions (login required)

View Item