PUTRI, AULIA SEPTIANA and Diamantina, Amalia and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN KONTEN ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KOTA SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN. _029 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AULIA SEPTIANA PUTRI_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text AULIA SEPTIANA PUTRI_abstrak.pdf Download (516kB)
	Text AULIA SEPTIANA PUTRI_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (636kB)
	Text AULIA SEPTIANA PUTRI_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (721kB)
	Text AULIA SEPTIANA PUTRI_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text AULIA SEPTIANA PUTRI_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text AULIA SEPTIANA PUTRI_dapus.pdf Download (748kB)

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA pelaku penyebaraan konten asusila di wilayah Kota Semarang menganut prinsip selective policy. Namun dalam penegakan hukum keimigrasian memiliki hambatan dalam upaya sinergitas serta harmonisasi antara lembaga dan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk hambatan mengenai hal tersebut adalah adanya ketidakpastian hukum dalam UU Keimigrasian terkait prosedur penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran UU ITE berupa penyebaran konten asusila oleh WNA.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Metode pengumpulan data yang berkaitan diperoleh melalui literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, wawancara dan literatur sekunder terkait.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum keimigrasian terhadap penyebaran konten asusila oleh WNA di Kota Semarang dilaksanakan berdasarkan kewenangan freies ermessen atau diskresi pejabat imigrasi serta pertimbangan dampak dari pelanggaran keimigrasian yang dilakukan. Penegakan hukum keimigrasian berdasarkan putusan pejabat imigrasi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian maupun Proses Penyidikan (pro justisia). Terdapat pertimbangan dari putusan penegakan hukum keimigrasian kasus terdahulu dalam pemutusan kebijakan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang memerlukan peningkatan terhadap pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait. Sosialisasi secara maksimal dibutuhkan kepada masayarakat di Kota Semarang mengenai kebijakan UU Keimigrasian, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Walikota Semarang dalam memaksimalkan fungsi penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian.
Kata kunci: Penyebaran Konten Asusila, UU ITE, Penegakan Hukum Keimigrasian, UU Keimigrasian, Kebijakan

Actions (login required)

View Item